Pemberitaan akan tutupnya 7-Eleven tentu hal yang mengejutkan bagi Kita semua khususnya bagi saya secara pribadi. Dampak atas tutupnya 7-Eleven tersebut tentunya terhadap hak-hak para pekerja/buruhnya, maka PT. Modern Sevel Indonesia (MSI) selaku pemegang hak merek waralaba, 7-Eleven di Indonesia harus bertanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak para pekerja/buruhnya sebelum melakukan penutupan perusahaan meskipun secara UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Pasal 164 mengatur "bahwa perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutut disebabkan perusahaan mengalami kerugian terus menerus selama dua tahun, maka buruh/pekerja berhak atas uang pesangon.

Atas pemberitaan tutupnya bisnis retail 7-Eleven tersebut hal yang luput dari perhatian kita terkait bagaimana hak-hak pekerja/buruh, dan apakah perusahaan sudah melakukan pelaporan kepada Dinas Tenaga Kerja atas tutupnya perusahaaan karena akan melakukan PHK terhadap Pekerja/Buruh. Hal tersebut diatur dalam UU no. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, pada Pokoknya UU No. 7 Tahun 1981 mewajibkan setiap pengusaha atau pengurus untuk melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang. 

Dalam Pasal 6, dan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1981 mengatur soal jangkawaktu pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada menteri atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) sebelum dilakukannya pemindahan, penghentian atau pembubaran perusahaan tersebut dengan memuat keterangan minimalnya 1) Nama dan alamat perusahaan, 2) nama dan alamat pengusaha, 3) nama dan alamat pengurus perusahaan, 4) tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan, 5) kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap buruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 6) jumlah buruh yang akan dihentikan. Jika perusahaan tidak melaporkan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1981 maka konsekuensi hukumnya perusahaan atau pengurus  diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- .(satu juta rupiah). 

Atas tutupnya 7-Eleven, Perusahaan pemegang waralaba tersebut belum pernah menyatakan bahwa telah memenuhi hak-hak para buruhnya hanya mengemukakan penyebab tutupnya 7-eleven karena mengalami kerugian serta gagalnya akuisisi. Begitu Juga dengan Kementerian Tenaga Kerja maupun Jajarannya tidak pernyataan atas tutupnya 7-Eleven, padahal ada ribuan buruh/pekerja yang akan terkena dampaknya atas penutupan 7-Eleven tersebut. Tentu saya selaku praktisi dan pengamat hukum perburuhan sangat menyesalkan Jajaran Kemenaker tidak ada yang sensitifitas atas tutupnya 7-Eleven padahal akan berdampak terhadap nasib ribuan orang buruh/pekerja yang bekerja di perusahaan waralaba tersebut.

Saya selaku praktisi dan pengamat hukum perburuhan yang pernah bekerja di LBH Jakarta (2010-2016) dibidang perburuhan dan saat ini telah membuka kantor sendiri dibilangan Pondok Bambu Jakarta Timur,  mempunyai sikap dan Pendapat atas tutupnya 7-Eleven sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja harus memanggil Perusahaan pemegang waralaba 7-Eleven di Indonesia untuk memastikan penutupan 7-Eleven sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus meminta kepada perusahaan secara tertulis kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap buruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jumlah buruh yang akan dihentikan. Serta Kemenaker melakukan penyelidikan dengan turun kelapangan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh (check, re check dan cross check) untuk memastikan penyebab tutupnya perusahaan dan memastikan hak-hak buruh tidak terlanggar. Sehingga informasi akan berimbang. 

3. Jika dalam penyelidkan yang dilakukan oleh kemenaker ditemukan ada indikasi pidana misalnya informasinya yang diberikan perusahaan tidak benar terkait tutupnya perusahaan namun ada motif lain maupun mengarah ke usaha persaingan usaha tidak sehat maka Kemenaker wajib melaporkan kepada kepolisian maupun ke komisi Persaingam Usaha Tidak Sehat atau ke instansi yang berwenang untuk dilakukan penindakan lebih lanjut. 

Demikian pendapat dan saya ini. Hal ini dibuat demi terwujudnya keadilan untuk semua khususnya para pekerja/buruh yang tidak mengetahui apa yang menjadi hak-haknya selaku buruh/pekerja.  Jika ada yang butuh konsultasi lanjutan via online atau konsultasi langsung. Silakan kirim pesan atau buat janjian dengan saya dengan mengirim pesan ke email:maruli_rajagukguk@yahoo.com, Diusahakan semua pertayaan anda akan dijawab. Terimakasih.

Pemerintah tengah gencar memberantas praktik pungli. Sejumlah ‘intel’ kabarnya juga berpencar di tempat yang terdapat posko layanan masyarakat. Mereka juga tak sungkan menyergap ketika melihat ada praktik pungli di sekitar itu. Lantas, bagaimana dengan kondisi di pengadilan, apakah pungli masih marak ditemui pasca pemerintah membentuk satgas pemberantasan pungli (Saber Pungli) beberapa waktu silam?.

Direktur LBH Bogor, Zentoni mengatakan bahwa praktik pungli di pengadilan masih marak terjadi bahkan pasca tim Saber Pungli terbentuk. Menurutnya, oknum aparatur pengadilan masih terus melancarkan aksinya meminta uang tambahan pengurusan sesuatu kepada pencari keadilan termasuk advokat tanpa peduli keberadaan tim Saber Pungli yang mungkin sedang mengamati aksinya.

Mereka hanya sebatas hati-hati saja, jadi tidak (lebih) vulgar,” ujar Zentoni saat diwawancara hukumonline, Rabu (2/11).

Kondisi tersebut juga diamini oleh mantan pengacara publik pada LBH Jakarta, Maruli Tua Rajagukguk. Di tempatnya mengabdi dulu, sempat beberapa kali menemui oknum aparatur pengadilan yang meminta ‘uang apresiasi’ misalnya untuk pengurusan mendaftarkan surat kuasa di pengadilan. Sebagaimana ‘khas’ LBH, Maruli dan kawan-kawan mengajak debat dan bertanya apa dasarnya ada uang tambahan itu. Alhasil, mereka lolos dari oknum peminta uang apresiasi tersebut.

“Di LBH (Jakarta) pernah dimintai terkait surat kuasa, mintanya Rp100 ribu. Padahal biaya surat kuasa itu hanya puluhan ribu. Kita berdebat aturannya di mana, pengadilan menjawab itu sudah kelaziman. Akhirnya ngga bayar karena protes, mereka ngga mau ribut-ribut terus dikasih gratis,” kata Maruli mengenang kisah saat masih di LBH Jakarta. 

Kira-kira apa saja tips jitu lainnya yang mereka lakukan untuk menghindari pungli, berikut sejumlah tips yang berhasil dihimpunhukumonline:

1. Mutlak! Pahami Aturan Hukum Terkait

Ini hal penting pertama yang mesti dimiliki advokat. Selain karena advokat dianggap tahu hukumnya, paham aturan-aturan hukum terkait kasus tertentu yang dihadapi klien ternyata sangat membantu ketika advokat ‘dimanfaatkan’ oknum aparatur pengadilan. Ambil contoh sederhana misalnya, dalam perkara pidana, seluruh biaya penanganan perkara menjadi tanggung jawab negara seluruhnya kecuali kuasa hukum yang ditunjuk sendiri oleh klien.

Sementara, dalam perkara perdata, biaya penanganan perkara sedari awal ditanggung oleh penggugat atau para pihak mulai dari pendaftaran gugatan, pemanggilan saksi-saksi, sampai dengan eksekusi putusan tersebut. Kata Maruli, dari contoh sederhana itu advokat bisa menganalisa ketika ada biaya tambahan tidak resmi yang dipungut si oknum.

“Kalau kasus pidana, putusan itu tidak bayar, itu hak dari si terpidana. Perdata juga sebetulnya juga include dengan biaya perkara di awal. Dari perkembangan yang ada, ada yang bayar Rp1 juta, ada yang Rp5 juta (untuk ambil salinan putusan),” kata Maruli yang kini membuka firma hukum sendiri di bilangan Jakarta.

2. Jangan Mau Bayar Tanpa Bukti Tertulis

Itulah yang selalu dilakukan Maruli ketika berperkara di pengadilan, terlebih pada kasus perdata. Kata Maruli, setiap jenis transaksi yang dilakukan secara resmi pasti diterbitkan bukti transaksi tertulis dari pengadilan. Tanpa itu, advokat wajib menaruh sangsi kemungkinan biaya yang dipatok bisa jadi lebih besar dari biaya resmi yang ditetapkan lewat aturan.

“Mintalah bukti-bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh para pihak. misalnya dia penggugat, daftar gugatan itu harus ada Surat Biaya Panjer Perkara (Surat Kuasa Untuk Membayar/SKUM). Maka dia harus ada alat bukti tertulis, kalau tidak ada berarti biaya itu apakah sesuai dengan aturan atau tidak,” sebut Maruli.

3. Bangun Profil ‘Anti Pungli’ Sejak Awal

Oknum aparatur pengadilan tak pandang bulu ketika melancarkan aksinya meminta uang tambahan. Saat melihat ada peluang, si oknum tentu akan mencoba peruntungannya. Gagal tak masalah, si oknum akan mencoba lagi kepada orang lain. Kurang lebih seperti itulah pola pikir yang mungkin ‘tertanam’ dalam kepala si oknum.

Menurut Zentoni, advokat mesti membangun profil yang anti terhadap pungli sejak pertama kali berhubungan dengan aparatur pengadilan. Dengan begitu, aparatur pengadilan yang ‘nakal’ tidak akan lagi berani berulah macam-macam kepada si advokat di kemudian hari hingga seterusnya.

“Iya, sudah men-declare bahwa kita (tidak main pungli). Kalau di Bogor sama Zentoni jangan gitu,” katanya mencontohkan.

4. Ingatkan Soal Kasus yang Ramai

Saling mengingatkan dalam hal kebaikan sangatlah dianjurkan. Pesan itulah yang selalu diingat dan diterapkan oleh rekan dari LBH Bogor saat berhadapan dengan oknum aparatur pengadilan. Bagaimana ya caranya?

Kata Zentoni, ia acapkali mengingatkan si oknum akan kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparatur pengadilan, seperti suap yang melibatkan paintera PN Jakarta Pusat beberapa waktu belakangan ini. Dengan cara itu, Zentoni mengaku oknum aparatur pengadilan menjadi was-was apabila ia nantinya bernasib sama dengan sejawatnya yang kini duduk di pesakitan.

“Saya bilang sama anak-anak juga (asisten pengacara di LBH Bogor), bilang aja ngga enak nanti kena kasus kaya PN di Jakarta Pusat. Kita biasanya begitu, langsung to the point. Kalau mau seperti itu silahkan, tapi kami ngga tanggung jawab,” ujar Zentoni.

5. Ancam Lapor KPK

“Saya ngga enak sama saudara saya komisioner KPK, karena nomor saya ini sudah dipegang (simpan) oleh beliau,” kata Zentoni menirukan kalimat yang biasa ia lontarkan ke si oknum. (Baca Juga: Pungli Peradilan: “Belum Digoda, Malah Kami Digoda Duluan)

Cara itu cukup jitu saat mengindar dari oknum peminta pungli. Selain itu, cara lain yang dilakukan oleh Zentoni dan kawan-kawan guna membuktikan keseriusannya cukup ekstrim. Dalam sebuah persidangan yang diduga ‘dimainkan’ oleh majelis hakim, Zentoni melontarkan pernyataan cukup keras dan bernada sarkas kepada sidang yang terbuka untuk umum.

“Ada juga pengalaman di persidangan, perkara itu lama. Saya bilang ke hakim, ini mau nih salah satu di antara kita ditangkap KPK? Makanya sama panitera dibilang ini ‘pengacara gila’, ya sudah saya ngga papa dibilang gila, yang penting saya ngga ikut-ikutan di situ,” kata Zentoni.

6. Jangan Nyerah, Pasang Muka Tembok Aja 

Terus-menerus menghindar tak bisa dipungkiri berdampak pada diperlambatnya berkas terkait. Hal itu, biasa dialami oleh Zentoni dan kawan-kawan. Baginya, menunggu berbulan-bulan misalnya untuk meminta salinan putusan adalah hal yang tak perlu dikeluhkan lagi. Namun yang pasti, jangan pernah advokat menyerah apabila diombang-ambing dengan ketidakjelasan kapan bisa mendapatkan berkas yang diinginkan.

“Kita sampai-sampai dihadapkan, dipanggil ke ruang panitera, ke ruang hakim segala. Itu hanya untuk ambil putusan saja, disindir-sindir. Ibaratnya kita pakai muka tembok aja, akhirnya mereka nyerah sendiri,” katanya.

Sumber:

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt581ca32c244f7/dear-lawyer--ini-6-tips-jitu-hindari-pungli-di-pengadilan.

Hotman menambahkan unjuk rasa tidak perlu dikriminalkan karena bagian dari proses pendewasaan demokrasi. Terlebih, ketika unjuk rasa itu berlangsung damai. "Kami dari DPN Peradi mendukung para terdakwa dan menghimbau pada majelis halim untuk lebih arif bijaksana. Lihatlah masalah sksial politik negara ini, demo terjadi di mana-mana, kalau semua harus diadili, berlebihan, kecuali sampak merusak," katanya.

 Photo: Credit by LBH Jakarta.